Jalan-jalan di Seoul beberapa hari saja dan kamu pasti terserempet politik Korea tanpa sengaja. Di suatu Sabtu sore, Sejong-daero di Gwanghwamun bisa tertutup dari ujung ke ujung, satu pintu keluar di Stasiun City Hall ditutup, dan pengeras suara menggelegar sampai terdengar dari jarak dua blok. Saat kamu tak paham apa yang terjadi, rasanya menegangkan. Begitu paham, tinggal mikir, “oh, rupanya di sanalah semua kerumunan hari ini,” lalu berjalan ke arah sebaliknya.
Tulisan ini tidak memihak. Isinya cuma memaparkan partai apa saja yang ada, siapa yang kini memegang mayoritas, apa yang sebenarnya akan kamu lihat di jalan, dan apa yang mesti dilakukan saat mengalaminya.
Jawaban singkatnya
- Semuanya bermuara pada dua kubu — Partai Demokrat Korea yang progresif-liberal (partai berkuasa, 161 kursi) dan Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif (oposisi utama, 110 kursi). Partai-partai kecil sisanya memegang 29 kursi, ditambah 8 independen.
- Presidennya adalah Lee Jae-myung (Partai Demokrat, dilantik Juni 2025), dan Partai Demokrat juga memegang mayoritas Majelis Nasional. Namun wali kota Seoul adalah Oh Se-hoon dari Partai Kekuatan Rakyat. Pemerintah pusat dan Balai Kota Seoul yang dijalankan partai berbeda adalah latar belakang dari banyak hal yang terjadi di sini.
- Aksi unjuk rasa berkumpul di sekitar Gwanghwamun, City Hall, Yeouido, dan Seocho pada akhir pekan. Aksi ini tidak berbahaya, hanya sangat ramai. Jangan menyelinap untuk menonton — putar satu blok dan lanjutkan perjalanan.
Kenapa politik begitu terlihat di Seoul?
Alasan politik begitu menonjol di Seoul sederhana saja: setiap panggung politik berada tepat di tengah kota — dan persis di atas rute wisata yang biasa dilalui.
Peta politik Seoul — semuanya dalam jarak jalan kaki
- Sejong-daero di Gwanghwamun · Seoul Plaza — panggung utama aksi unjuk rasa besar. Tepat di samping istana Gyeongbokgung dan Deoksugung.
- Gedung Majelis Nasional di Yeouido — lembaga legislatif. Satu pulau dengan 63 Building dan Taman Hangang.
- Yongsan Samgakji — kantor presiden, yang pindah dari Cheong Wa Dae pada 2022. Beberapa langkah dari Itaewon dan Stasiun Yongsan.
- Pengadilan dan kantor kejaksaan di Seocho-dong — pendukung kedua kubu berkumpul setiap kali ada persidangan besar. Di jantung Gangnam.
- Cheong Wa Dae — dibuka untuk umum pada 2022 dan kini menjadi tempat wisata. Kamu bisa masuk tanpa reservasi.
Dengan kata lain, rute wisata paling umum di Seoul — melihat Gyeongbokgung, menyeberangi Gwanghwamun Square, lalu turun ke arah City Hall — justru persis tempat aksi unjuk rasa digelar. Percuma mencoba menghindarinya; cukup pahami bahwa memang begitulah kota ini diatur.
Partai apa saja yang ada?
Partai Demokrat Korea — partai berkuasa
Partai Demokrat Korea (biasanya disingkat Partai Demokrat) menguasai kursi kepresidenan sekaligus mayoritas Majelis Nasional. Partai ini menyebut dirinya progresif-liberal dan sudah lama berkampanye soal memperluas kesejahteraan serta mereformasi konglomerat chaebol dan kejaksaan. Basis dukungannya secara tradisional adalah kawasan Honam (Gwangju, Jeolla Selatan dan Utara) serta wilayah metropolitan Seoul, plus pemilih yang relatif lebih muda.
Ketika Lee Jae-myung memenangi pemilu presiden dadakan pada Juni 2025, partai ini bergeser dari oposisi menjadi pemerintah, dan kini menguasai 161 dari 300 kursi — mayoritas sendiri. Pada konvensi partai Agustus 2026, mantan perdana menteri Kim Min-seok terpilih sebagai ketua.
Partai Kekuatan Rakyat — oposisi utama
Partai Kekuatan Rakyat (PPP) adalah oposisi utama yang konservatif, dengan 110 kursi. Partai ini lama berdiri di atas ekonomi yang digerakkan pasar, aliansi AS–Korea Selatan yang lebih kuat, dan sikap tegas terhadap Korea Utara. Basisnya adalah kawasan Yeongnam (Daegu, Gyeongsang Utara, Busan, Gyeongsang Selatan) dan pemilih yang lebih tua.
Partai ini kehilangan kekuasaan dalam krisis darurat militer Desember 2024 dan pemakzulan yang menyusul, lalu kalah telak dalam pemilu lokal Juni 2026 — tetapi tetap mempertahankan jabatan wali kota Seoul (Oh Se-hoon) serta Daegu, Gyeongsang Utara, dan Gyeongsang Selatan. Kalau kamu berkunjung ke Seoul, bagian ini sebenarnya penting — karena kebijakan Balai Kota Seoul dan pemerintah pusat kerap tarik-menarik ke arah yang berbeda.
Partai-partai lainnya
Majelis Nasional Korea sebenarnya adalah sistem dua partai, tetapi partai-partai kecil kerap menjadi penentu suara.
🏛️ Kursi di Majelis Nasional ke-22 menurut partai (total 300, per September 2026)
| Partai | Kursi | Kecenderungan · catatan |
|---|---|---|
| Partai Demokrat Korea | 161 | Partai berkuasa. Progresif-liberal |
| Partai Kekuatan Rakyat | 110 | Oposisi utama. Konservatif |
| Partai Rebuilding Korea | 12 | Didirikan 2024. Progresif, berporos pada reformasi kejaksaan |
| Partai Progresif | 4 | Partai sayap kiri yang berakar pada buruh dan petani |
| Partai Reformasi Baru | 3 | Didirikan 2024. Sentris, pragmatis, basis lebih muda |
| Partai Pendapatan Dasar | 1 | Partai isu tunggal yang mendorong pendapatan dasar universal |
| Partai Sosial Demokrat | 1 | Sosial-demokrat |
| Independen | 8 | Termasuk Ketua Majelis Cho Jung-sik |
Satu hal yang perlu diketahui sejak awal: partai-partai Korea sangat sering ganti nama. Merger, perpecahan, dan penggantian merek terjadi begitu sering sehingga nama partai dari artikel sepuluh tahun lalu sering kali bukan nama yang kamu dengar hari ini. Kamu akan lebih cepat paham kalau membaca partai sebagai “condong Demokrat atau condong konservatif” alih-alih menghafal namanya.
Apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir?
Sebagian besar yang kamu lihat di jalan sekarang adalah lanjutan dari satu benang yang mulai terurai pada Desember 2024.
- Desember 2024 — Presiden saat itu, Yoon Suk Yeol, mengumumkan darurat militer, tetapi Majelis Nasional menolaknya lewat pemungutan suara dalam hitungan jam. Pemakzulan pun menyusul.
- April 2025 — Mahkamah Konstitusi menguatkan pemakzulan itu dan memberhentikannya dari jabatan.
- Juni 2025 — Lee Jae-myung memenangi pemilu dadakan dan dilantik pada 4 Juni.
- Juni 2026 — Pemilu lokal. Partai Demokrat menang telak dengan merebut 12 dari 17 kursi wali kota metropolitan dan gubernur, sementara PPP mempertahankan empat: Seoul, Daegu, Gyeongsang Utara, dan Gyeongsang Selatan.
- Sepanjang 2026 — Persidangan darurat militer terus berlanjut. Mantan presiden Yoon Suk Yeol dinyatakan bersalah atas dakwaan pemberontakan dan dakwaan lain serta dijatuhi hukuman yang mencakup penjara seumur hidup.
Angka terakhir itulah yang penting. Hanya 21% warga Korea yang mengaku percaya pada Majelis Nasional. Ini salah satu alasan begitu banyak orang turun ke jalan — sekaligus alasan sebagian besar warga Korea menganggap aksi unjuk rasa sebagai suara latar sehari-hari.
Kamu bertemu aksi unjuk rasa — lalu bagaimana?
Langsung ke intinya: aksi unjuk rasa di Korea, pada umumnya, tidak berbahaya. Sebagian besar adalah kegiatan legal yang didaftarkan lebih dulu, dan polisi lebih fokus memisahkan kelompok serta mengatur lalu lintas ketimbang menindak keras. Turis pada dasarnya tidak pernah dijadikan sasaran; kalau pun ada, peserta lebih mungkin menyodorkan selebaran kepada orang asing yang lewat atau minggir sambil tersenyum agar kamu bisa melintas.
Masalah sebenarnya bukan bahaya — melainkan kerumunan.
Saat kamu bertemu aksi unjuk rasa — lima kiat lapangan
- Jangan mendekat. Menyusup ke kerumunan untuk melihat-lihat akan menghabiskan 20 menit untuk keluar lagi. Pengeras suaranya cukup kencang untuk membuat percakapan mustahil.
- Jangan percaya rute jalan kaki di aplikasi peta. Trotoar dan penyeberangan sering ditutup sepenuhnya. Memutar satu blok atau beralih ke subway jauh lebih cepat.
- Pilih subway daripada bus. Bus kota yang terjebak pengalihan besar bisa memakan 20 sampai 40 menit dari harimu. Subway hanya menutup beberapa pintu keluar — keretanya sendiri tetap berjalan normal.
- Hati-hati dengan foto dan video. Perbesar gambar ke satu peserta tertentu dan kamu bisa ditegur. Memotret dari kejauhan sebagai bagian dari suasana tidak masalah.
- Jangan ikut meneriakkan slogan atau memegang bendera. Seperti dijelaskan di bagian berikutnya, ada wilayah abu-abu secara hukum di sini.
Kenapa mereka saling berhadapan? — aksi tandingan
Inilah ciri paling mencolok dari budaya unjuk rasa Korea. Saat satu kubu menggelar aksi, kubu lawan mendaftarkan aksi tandingan pada hari yang sama, di kawasan yang sama. Jadi wajar mendengar slogan yang bertolak belakang bergema dari dua ujung Sejong-daero pada waktu bersamaan.
Ambil contoh Hari Pembebasan (15 Agustus) 2026 — satu hari di pusat Seoul sudah cukup untuk memamerkan seluruh strukturnya. Pukul 11 pagi, satu kelompok konservatif berunjuk rasa di depan Dongwha Duty Free di Gwanghwamun; pukul 1 siang, partai konservatif lain menggelar aksi dan pawai di titik yang sama. Pada waktu yang sama, satu kelompok sipil progresif berarak menyusuri Yulgok-ro di Jongno menuju Seoul Plaza, dan pukul 2 siang Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU) menggelar aksi buruh nasionalnya, berarak dari persimpangan Anguk-dong ke Gwanghwamun Woldae (pelataran batu di depan gerbang). Polisi menurunkan 218 petugas lalu lintas pada hari itu saja hanya untuk mengalihkan kendaraan.
Orang asing sebaiknya tidak ikut — dan itu hukumnya
Menonton sambil lewat, atau memotret, sama sekali bukan masalah. Ikut serta, lain ceritanya.
Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, Pasal 17
- Ayat 2 — "Tidak ada orang asing yang tinggal di Republik Korea boleh melakukan kegiatan politik, kecuali sebagaimana diatur oleh undang-undang ini atau peraturan lain."
- Ayat 3 — Menteri Kehakiman dapat menerbitkan perintah tertulis kepada orang asing yang telah melakukan kegiatan politik untuk menghentikan kegiatan tersebut, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan.
Cakupan “kegiatan politik” masih menyisakan ruang tafsir, dan nyaris tidak ada kasus turis yang benar-benar dijatuhi sanksi. Meski begitu, jelas ini ketentuan yang bisa memengaruhi status tinggalmu. Memegang bendera, meneriakkan slogan, atau ikut barisan — sebaiknya jangan. Tetaplah jadi pengamat saja.
Cara mengecek lebih dulu
- Seoul TOPIS, sistem informasi lalu lintas kota (topis.seoul.go.kr) — menampilkan penutupan jalan hari itu di peta, termasuk yang disebabkan aksi unjuk rasa.
- Pemberitahuan keamanan dari kedutaanmu — pada hari-hari ketika aksi besar diperkirakan berlangsung, kedutaan AS dan Australia serta lainnya memasang peringatan dini, kadang lengkap dengan lokasi dan perkiraan jumlah peserta.
- Jika kamu memesan penginapan di dekat Gwanghwamun atau City Hall pada akhir pekan, taksi mungkin tak bisa masuk di sekitar waktu check-in dan check-out. Kalau berencana membawa koper, lakukan pada pagi hari.
Mau sedikit lebih dalam? — tempat yang bisa dikunjungi
Kalau politiknya membuatmu penasaran, Seoul punya beberapa tempat untuk melihat latar belakangnya secara langsung.
Satu hal terakhir
Bagi warga Korea, politik itu panas. Kamu mungkin mendengar suara meninggi dari meja sebelah di restoran. Meski begitu, sebenarnya hanya ada satu garis yang perlu dipegang pelancong — kalau ada yang menanyakan opinimu, tersenyumlah dan lanjutkan langkah, dan tetaplah jadi pengamat di jalan. Lakukan itu, dan politik Seoul berhenti menjadi hal yang perlu dikhawatirkan, lalu berubah menjadi bagian yang membantumu memahami kota ini sedikit lebih baik.
Sumber data
- Kursi menurut partai di Majelis Nasional ke-22 — National Assembly (South Korea), Wikipedia (per September 2026)
- Hasil pemilu lokal 3 Juni 2026 — 2026 South Korean local elections, Wikipedia
- Linimasa politik 2026 — 2026 in South Korea, Wikipedia
- Aksi unjuk rasa dan pengaturan lalu lintas Hari Pembebasan 2026 di pusat Seoul — NewsPim, 2026-08-14
- Larangan kegiatan politik bagi orang asing (Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, Pasal 17) — Pusat Informasi Hukum Korea
- Peringatan keamanan soal aksi unjuk rasa — Kedutaan Besar AS di Korea, Kedutaan Besar Australia di Korea
- Info penutupan jalan waktu nyata — Seoul TOPIS